PT KARUNIA JAYA RAKSA
Phone / WhatsApp : + 62 8521 3871 191 ; Email : zeolitecikembar@gmail.com
Photo Granular Organik 2-5 mm produksi PT Khatulistiwa Hijau PrimaSejak 5 tahun yang lalu Pemerintah telah mencanangkan go organik tahun 2010. Visinya pada tahun 2010 diharapkan Indonesia mampu menjadi produsen pangan organik terkemuka di dunia. Melihat perkembangannya yang sudah hampir memasuki tahun 2010, nampaknya target go organik tahun 2010 bisa dipastikan tidak tercapai. Untuk itu perlu dibuat target baru, yang harus diimbangi dengan sistematika pencapaian yang realistis, dan pemerintah harus membuat roadmap lagi. Masyarakat Pertanian Organik Indonesia (Maporina) bersedia menjadi partner pemerintah untuk menyusun roadmap baru tersebut
Dr. Zaenal Soedjais, Ketua Umum Maporina kepada Business News mengatakan, lahan pertanian kita yang sudah memakai pupuk organik kecil sekali baru sekitar 40.000 ha-60.000 ha. Untuk meningkatkan pemakaian pupuk organik, kuncinya adalah harus bisa meyakinkan petani. Artinya pemerintah bersama masyarakat pertanian organik harus melakukan sosialisasi kepada petani, sampai petani sadar betul akan manfaat penggunaan pupuk organik bagi pembangunan pertanian berkelanjutan berwawasan lingkungan.
Kalau ingin mendorong petani mengurangi pemakaian pupuk kimia, solusi yang bisa segera dilakukan adalah memacu petani berpikir mencari pupuk alternatif/organik yang harganya murah guna menstubtitusi pemakaian pupuk kimia. Untuk itu harga pupuk kimia secara bertahap harus dinaikkan hingga mencapai harga nonsubsidi, sehingga di mata petani harga pupuk kimia menjadi mahal, kemudian petani dipaksa berpikir mengurangi pemakaian pupuk kimia. Upaya lain adalah menyadarkan petani secara paksa harus memakai pupuk organik, dengan cara menghambat penyaluran pupuk kimia, sehingga diharapkan dapat mempercepat transformasi pemakaian pupuk organik secara massal.
Selain faktor kesadaran petani dalam memakai pupuk organik masih rendah, faktor lainnya yang menyebabkan tidak tercapainya target go organik tahun 2010 adalah jumlah produksi pupuk organik secara nasional masih kecil, belum mencukupi kebutuhan petani. Untuk meningkatkan produksi pupuk organik secara nasional, pemerintah diminta terus mendorong pembangunan pabrik pupuk organik dengan memberikan berbagai insentif. Insentif tidak lagi diberikan dalam bentuk subidi harga. Artinya harga pupuk organik dilepas menurut mekanisme pasar, dan pupuk organik tidak perlu disubsidi lagi.
Selain mendorong tumbuhnya industri pupuk organik skala kecil di sentra-sentra pertanian untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya, pemerintah diminta memberikan bimbingan teknis kepada para petani untuk mengembangkan sendiri produksi pupuk organik. Dalam mengembangkan industri pupuk organik tersebut petani harus diberi insentif berupa kredit dengan bunga sangat murah, pada waktu petani membangun pabrik pupuk organik beberapa fasilitas infrastruktur yang diperlukan supaya dibiayai oleh pemerintah. Apabila ada peralatan pabrik yang diimpor, hendaknya pemerintah membebaskan bea masuknya, dan PPN-nya supaya ditanggung pemerintah. Dengan demikian petani tetap mendapatkan subsidi dengan cara yang berbeda.
Kebijakan pemerintah yang dilakukan sekarang dengan memberikan subsidi harga pupuk organik melalui BUMN industri pupuk dan BUMN PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani, dinilai tidak bisa mencakup semua pabrik pupuk organik, hanya sebagian kecil saja yang menikmati subsidi. Mekanisme pemberian subsidi pupuk organik seperti itu tidak adil, karena produsen pupuk organik yang kecil-kecil, bahkan pupuk organik yang dibikin sendiri oleh petani, akhirnya tidak dihargai, dan yang mendapat subsidi hanya pabrik pupuk organik yang besar-besar saja.
Maporina mengamati kebijakan memberikan subsidi melalui pupuk organik menimbulkan "moral haza rt". Pemerintah membeli pupuk organik Rpl.500/kg, kemudian dijual kepada petani Rp500/ kg. Namun apabila ada petani yang tercantum dalam daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tidak/belum mau memakai pupuk organik, mereka dipaksa menandatangani bukti penerimaan barang fiktif, dan diberi imbalan berupa bagian uang subsidi Rp500,-/kg. Sisa subsidi lainnya dibagi-bagi kepada petugas lapangan yang menyalurkan pupuk organik bersubsidi. Kemudian pupuk organik yang secara fisik tidak diterima petani tersebut, dibawa keliling lagi dijadikan pupuk organik bersubsidi dan disalurkan lagi kepada petani yang lain. Alasan petani tidak mau memakai pupuk organik, karena dia merasa tidak yakin pupuk organik dapat meningkatkan produksi. Petani umumnya masih lebih yakin memakai pupuk kimia yang dapat meningkatkan produksi.
Belakangan ini beberapa industri pupuk organik mulai terasa kekurangan bahan baku dari kotoran hewan. Penyebabnya jumlah ternak sapi dan ayam yang dipelihara yang dapat menghasilkan kotoran hewan tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan bahan baku industri pupuk organik. Kalau bahan baku pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan tidak mencukupi, Maporina mengusulkan agar industri pupuk organik memanfaatkan sisa-sisa limbah pertanian seperti jerami, dan dedaunan lainnya. Untuk memperbesar produksi pupuk organik dari limbah pertanian, petani harus dibantu memiliki alat pencacah jerami, kemudian jerami difermentasi dicampur dengan microba agar cepat membusuk. Limbah pertanian tersebut diolah sedikit dan ditambah bio-fertilizer, sudah menjadi pupuk organik, kemudian dikembalikan ke tanah menjadi sumber hara yang sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanah pertanian. Proses tersebut dinamakan eco-farming, suatu sistem pertanian yang mempunyai kepedulian menjaga ekologi sekitarnya. Proses tersebut merupakan siklus yang berkelanjutan, tidak terpotong-potong dan alamiah. Kalau proses ini bisa dijalankan indah sekali, karena tidak ada pembakaran jerami/limbah pertanian, sehingga cuaca bersih dan tidak terjadi polusi.
Sumber : http://bataviase.co.id/detailberita-10410831.html
0 comments:
Post a Comment